Bupati Intan Jaya Hadiri Rakor KPK di Papua

KABAR INTAN JAYA— Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, SS, M.Si bersama sejumlah Bupati/Wali Kota dan Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Papua menghadiri rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Rakor yang digelar oleh KPK RI di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua pada 21-23 Mei 2019 itu bertujuan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, evaluasi komprehensif atas kemajuan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan program perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan di Papua.

Menurut Febri, program pencegahan korupsi terintegrasi di Papua meliputi 8 sektor yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, Dana Desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Evaluasi ini, kata Febri, dilakukan karena komitmen sebagian besar kepala daerah belum kuat dalam implementasi program pencegahan korupsi.

“Hasil evaluasi sampai dengan akhir Desember 2018 menunjukkan bahwa komitmen sebagian besar kepala daerah masih belum cukup kuat. Nilai rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) Provinsi Papua tahun 2018 adalah 25 persen, nyaris berada di kategori merah,” kata Febri melalui keterangan persnya, beberapa saat lalu.

Dalam rakor hari ke-2, Selasa (22/5/2019) kemarin, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengaku  merasakan manfaat langsung penerapan e-Government Papua melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang diarahkan oleh KPK.

“Maka saya ajak pemerintah kabupaten dan kota di Papua harus memiliki komitmen yang sama dalam mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi,” katanya.

Menurut Klemen, program aplikasi elektronik yang digunakan oleh pemerintah provinsi saat ini dirancang untuk membangun suatu sistem, sehingga ketika sistem itu telah terbangun dengan baik, maka siapapun yang melaksanakannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahannya yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam menuju pemerintahan yang baik.

Dia menegaskan, Pemprov Papua sejak awal sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi. Apalagi, menurutnya, mencegah korupsi lebih baik daripada harus menerima sanksi hukum akibat korupsi.

“Karena upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan,” ujarnya.

Sebab, menurut Wagub Klemen Tinal, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan.

Dia menjelaskan, atas arahan KPK, pihaknya antara lain telah meluncurkan sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Samsat, e-Perizinan dan e-TPP.

“Bahkan Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan Papua sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia, sebagai pelaksanaan Pilot Project Integrasi Aplikasi e-Planning dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional,” katanya.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni merasa senang bisa menghadiri rakor dan evaluasi yang diselenggarakan oleh KPK RI, sebab bisa meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah yang berdampak pada semakin membaiknya tata kelola pemerintahan.

“Sangat penting untuk hadir dalam rapat koordinasi ini,” katanya kepada Intan Jaya, Rabu (22/5/2019).

Menurut Bupati, dengan mengikuti rakor, pihaknya semakin memahami ‘rambu-rambu’ yang harus diperhatikan, misalnya saat menyusun APBD dan merencanakan pengadaan barang dan jasa.

Sumber: radarpagi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *